laporan keuangan pemerintah. PSAP Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU. laporan keuangan pemerintah

Era baru manajemen keuangan negara dimulai pada tahun 2003 dengan terbitnya 3 ( tiga ) paket Undang-Undang (UU) di bidang Keuangan Negara yaitu UU Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 , UU. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut: Laporan Realisasi. LKPP Tahun 2021 telah diaudit oleh BPK dan mendapatkan opini WTP. 24 Th 2005)”. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern. Laporan Realisasi Anggaran 2. Standar tersebut dibutuhkan untuk. Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah Daerah (Studi kasus pada SKPD X di Kota Pariaman)” dengan hasil telah terjadinya penyimpangan yang cukup signifikan dalam praktek akuntansi yang dijalankan SKPD X. pengelolaan laporan keuangan berdasarkan PSAK Nomor 109, lalu. Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 14 disebutkan bahwa laporan keuangan (financial statement) pemerintah terdiri dari dua jenis: (1) laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), dan (2) laporan finansial (financial reports). Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pemerintah Kota Bogor 21. faadillah14@gmail. 11. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) Kota Bekasi 1. Basis penerapan dari Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut: 1. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (disingkat LKPP) adalah laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdiri dari Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan arus kas dan Catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi. Pemprov Bali Laksanakan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2023. - Rencarna Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD TA 2022. id Istilah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan jenis ringkasan dari suatu proses pencatatan, bahkan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun pada buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik (pajak. Proseclur Analitis aclalah prosedur untuk mengiclentifikasi aclanya hubungan antarakun clan kejaclian yang clisajikan clalam laporan keuangan. Jurnal Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Atas dasar tersebut, maka Kebijakan. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022 (Audited)Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021 (Audited)Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020 (Audited) Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahu. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual penuh, untuk pengakuan pendapatanLO, beban, - aset,kewajiban, dan ekuitas. 8,. Kemudian Inggris, mempublikasikan laporan kesinambungan fiskal setiap 1 tahun sekali dengan proyeksi. ( Stewardship Theory) dan Teori Agensi (Agency Theory) Dalam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman, yang terdiri dari. Apabila laporan keuangan yang dihasilkan tidak sesuai dengan SAP,. . 02 Sep 1992. Cukup jelas. com - Badan Pemeriksa Keuangan telah merilis hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) 2020. Pada video pembelajaran ini, Bp. 130-138 Siswanto et. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2022 (Audited) Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2022. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar pengelolaan keuangan daerah lebih akuntabel dan lebih berkualitas. Komitmen Pemerintah dalam melaksanakan Reformasi KeuanganInformasi Berkala Informasi Mengenai Laporan Keuangan. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara). Ayat (4) Cukup jelas. Dari 541 Pemda, sebanyak 500 Pemda memperoleh opini WTP (92,4%), 38 Pemda memperoleh opini WDP (7%), dan tiga Pemda memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat/TMP (0,6%). laporan keuangan BLUdalam rangka meningkatkan keterbandingan . B. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dengan memperhatikan bahwa rekonsiliasi data laporan keuangan merupakan bagian dari sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, serta selaras dengan program simplifikasi regulasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut: Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan. 1. ABSTRAK: Bahwa untuk kepastian hukum dan penyesuaian terhadap pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip, dasar, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, perlu mengganti. Pada video ini, Ibu Yuniar Yanuar Rasyid (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) menjelaskan proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang dilakukan secara desentralisasai, dimulai dari unit organisasi yang paling kecil di Kementerian/Lembaga yaitu dimulai dari Satuan Kerja dengan menggunakan aplikasi. Sesuai dengan amanat amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32, bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 000. Laporan keuangan konsolidasi pada pemerintah mencakup laporan keuangan dari semua entitas akuntansi PSAP No 12 tentang Laporan Operasional 12 Pada instansi tempat Saya bekerja, telah dibuat laporan operasional yang mencakup pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 4 tentang Pemerintahan DaerahPeraturan Pemerintah (PP) NO. 71 tahun 2010: a. ” Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. laporan keuangan pemerintah. Dalam laporan keuangan pemerintah faktanya, masih banyak disajikan data yang tidak sesuai yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Laporan Keuangan yang disusun Semesterandan Tahunan, disampaikan secara berjenjang dari tingkat UAKPA/B kepada UAPPA/B-W, dan seterusnya kepada UAPPA/B-E1 dan UAPA/B-Kementerian. kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada : 1. PENDAHULUAN 1. Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, meski memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),. Akuntansi keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud digunakan untuk menyusun laporan keuangan Pemerintahan pusat/daerah sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip Akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakuiLaporan bisa berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sesuai dengan PMK Nomor 213/PMK. Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2021 Audited ini telah disusun berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-17/PB/PB. . 2. Laporan Keuangan Audited. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK. B. UU No. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2010. Pembangunan No. 1. 6/2022 tanggal 02 April 2022 perihal Jadwal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi, Upload Ulang/Push Data keLaporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Audited; Kontak Kami. 00 - 15. Pada video pembelajaran seri Akuntansi Pemerintah Daerah ini, Bp. Berikut 7 Laporan Keuangan Pemerintah. Meningktanya Kualitas Sumber Daya Manusia, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja SKPD 1 Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik 90% 96,91 107,68%. ABSTRAK PERATURAN. Pengertian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat itu sendiri adalah laporan keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dalam rangka transparansi dan. Keuangan Negara ; Laporan ; Anggaran dan Realisasi Keuangan ; Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ; Kemenkeu Menjawab ; Informasi Peraturan ; Surat Berharga Negara ; Publikasi Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) Korporasi Publik Laporan manajerial berupa statistik keuangan pemerintah yang secara komprehensif menyajikan aktivitas ekonomi dan keuangan Korporasi Publik secara nasional dalam suatu periode berdasarkan klasifikasi statistik keuangan pemerintah. 3 18. 12 July 2023 (00:43 WIB) 1. pelaksanaan APBN berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), SAPP dibagi menjadi 2 (dua) subsistem yaitu: 1. Pemerintahan Berbasis Akrual. Ilustrasi Jurnal Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Berikut adalah Neraca per 31 Desember 2014 dan transaksi akuntansi dari SKPD Tentram selama tahun 2015: Pemerintah Kota Gemah Ripah SKPD Tentram Neraca Per 31 Desember 2014 Aktiva Pasiva Kas di Bendahara Penerimaan - Ekuitas 5. Penggunaan istilah "laporan keuangan" meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengikuti laporan tersebut. Adapun kisi-kisi penyusunan soal ini terdiri dari beberapa materi pokok, antara lain : 1) persamaan dasar akuntansi, 2) Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo, 3) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 4) Praktikum laporan keuangan pemerintah daerah. 1. Data penelitian ini bersumber dari. Laporan bisa berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Perda 4/2012 Tentang APBD 2013 - Lampiran. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, laporan keuangan SKPD digabungkan dengan laporan keuangan SKPKD dengan mengacu pada SAP. dalam laporan keuangan pemerintah daerah salah satunya berdasarkan kesesuaian terhadap standar akuntansi pemerintah yang ada. Ringkasan Laporan Keuangan 2022. 2: Neraca. 16. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang dalam lima Tahun Anggaran terakhir, Pemerintah Kota padang memperoleh opini yang belum memuaskan bagi semua pihak; seperti terlihat pada Tabel 1. M. 10. Basis akuntansi yang digunakan dengan laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 189 sampai dengan Pasal 193, pelaporan keuangan pemerintah daerah diatur sebagai berikut: a. Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 2. 2. Basuki Rahmat No. diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode-periode sebelumnya. diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Tahun : 2021. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil. A -. 4 Tahun 2018 Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD) dihitung dengan menggunakan rumus (Fitra,2019):seluruh laporan keuangan entitas akuntansi SKPD dan laporan keuangan entitas akuntansi PPKD. Pada 2016, 378 LKPD (70%) meraih opini WTP dan menjadi 486 LKPD (90%) pada 2020. Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh pemerintah daerah bak pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2012-2017. 177/PMK. Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan 2019. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten)”. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. Aug 1, 2023 - 5:23 AM. Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-16/PB/PB. berupa Neraca Per tanggal 31 Desember 20XX, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporanmenurut pemerintah terdiri dari: 1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 25 SKPD. Catatan Atas Laporan keuangan Laporan keuangan berkaitan dengan pelaksanaan otomi daerah yang berlaku saat ini di negara kita, dan lagi-lagi bahwa masalah mengenai laporan keuangan. Jakarta, Selasa (20 Juni 2023) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022. praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat. 10. Peningkatan kualitas laporan keuangan dilihat dari peningkatan nilai Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Information. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keuangan pemerintah selama tahun anggaran 2022 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang. 1 Laporan keuangan merupakan alat untuk evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya. karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki menurut PP No. Sayangnya Laporan keuangan tahunan baru selesai disusun dan dipublikasikan pada akhir semester I atau awal semester II tahun berikutnya. 1. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut: 1. Namun demikian, berhubung laporan 11 keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan 12 negara, maka komponen laporan yang disajikan setidak-tidaknya mencakup jenis Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2015-2019; g. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, mulai pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2004, Pemerintah Pusat menyusun LKPP yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,. 3. Mulai dari direncanakan, dianggarkan, sampai dibelanjakan, serta pengawasannya. Jika melihat laporan keuangan pemerintah daerah lebih dalam lagi, masih terdapat beberapa ketidaksesuaian data yang disajikan, dan banyak penyimpangan yangPSAP No 1 tentang penyajian Laporan Keuangan 1. LKPK : Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian LKPP : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat LMAN : Lembaga Manajemen Aset Negara LNS : Lembaga Non Struktural LO : Laporan Operasional LPE : Laporan Perubahan Ekuitas. lala lili. Kabupaten Simalungun. Jenis Pemeriksaan BPK. 18 PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN 19 17. Laporan Keuarigan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 30 Sep,2022. Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan selengkapnya adalah sebagai berikut: Peraturan Pemerintah No. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1. 4. 2. Secara normatif, sebagaimana dijelaskan didalam Juknis Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2008, salah satu jenis opini dapat diberikan jika memenuhiDi Indonesia, laporan keuangan pemerintah sangat menarik untuk dikaji, mengingat semakin kuatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik pusat maupun daerah. Analisis laporan keuangan sektor publik Neni Machfirah1, Suharyono2, Iskandar3 1,2,3Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda. Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 7 (1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi. laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun . Ayat (5) Cukup jelas. ALAMAT. Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini. 194. PERMENDAGRI No. Berdasarkan data hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan. Invormativeness (informatif) Data penelitian diambil dari ikhtisar laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Akuntansi P2K Pelaporan Keuangan Pemerintah (Sesuai pengantar SAP paragraf 14 s/d 21 c c Untuk memenuhi Selain bertujuan umum, tujuan umum entitas laporan pelaporan keuangan keuangan juga bertujuan khusus apabila diperlukan Akuntansi P2K Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Sejak tahun 2015 Indonesia sudah mengimplementasikan SAP berbasis. Penelitian ini bertujuan menilai apakah penyajian Koreksi Ekuitas dalam LKPP TA 2018 telah sesuai dengan SAP dan bebas dari salah saji material pada LKPP TA 2017. 1. 012/2003 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-225/MK/V/4/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Inventarisasi Barang-barang. Catatan Atas Laporan Keuangan (komite standar akuntasi pemerintah pusat dan daerah). Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020 (audited) Pedoman Pengelolaan Keuangan; Pembendaharaan dan Inventaris Barang 2019-2020;Karsana & Suaryana. Prinsip Transparansi Keuangan Menurut Mardiasmo (2009), prinsip-prinsip transparansi keuangan adalah sebagai berikut: a. 389. Lampiran 1. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh1. Berikut 7 Laporan Keuangan Pemerintah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya Makalah Laporan Keuangan Pemda. Yang dimaksud dengan laporan keuangan pemerintah daerah pada ayat ini adalah laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. go. Kenyataan di dalam laporan keuangan pemerintah daerah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai dan tidak mengikuti prinsip akuntansi berlaku umum. Harahap, S. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah. 2 Oktober 2023. PSAP Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU. Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemda. d. Analisis dilakukan terhadap seluruh data, yaitu 127 transaksi yang membentuk pos Koreksi Ekuitas sebesar Rp92,24 triliunLaporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Garut Tahun 2024: Menu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif.